Lima program BPJS Ketenagakerjaan: JKM, JKK, JHT, JP, dan JKP — iuran, manfaat, dan syarat 2026

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program: JKM (santunan Rp42 juta jika peserta meninggal bukan karena kerja), JKK (perawatan dan santunan jika kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, termasuk santunan kematian 48 × upah), JHT (tabungan hari tua 5,7% upah), JP (pensiun bulanan bila masa iur minimal 15 tahun), dan JKP (60% upah paling lama 6 bulan saat PHK). Untuk karyawan dengan risiko kerja sangat rendah, total iurannya 9,24% upah, dengan bagian pekerja 3% dan sisanya dibayar pemberi kerja. Pekerja mandiri dapat ikut JKK, JKM, dan JHT dengan iuran yang jauh lebih kecil.

Angka di panduan ini dicocokkan dengan halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2026. Dasar hukumnya PP 44/2015 sebagaimana diubah PP 82/2019 (JKK dan JKM), PP 46/2015 beserta perubahannya (JHT), PP 45/2015 (JP), dan PP 37/2021 sebagaimana diubah PP 6/2025 (JKP). Panduan ini bagian dari gambaran besar perlindungan penghasilan.

Iuran untuk pekerja penerima upah

Contoh ilustratif: upah Rp6.000.000, risiko sangat rendah.

• JKK 0,24% = Rp14.400; JKM 0,30% = Rp18.000; JHT 5,7% = Rp342.000; JP 3% = Rp180.000.
• Total iuran: Rp554.400 per bulan (9,24%).
• Dipotong dari gaji pekerja: JHT 2% Rp120.000 + JP 1% Rp60.000 = Rp180.000.
• Dibayar pemberi kerja: Rp374.400.

JKM: santunan kematian bukan karena kerja

Jika peserta aktif meninggal bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ahli waris menerima:

• Santunan kematian Rp20.000.000.
• Santunan berkala Rp12.000.000, dibayar sekaligus.
• Biaya pemakaman Rp10.000.000.
• Total Rp42.000.000.
• Beasiswa untuk paling banyak 2 anak, bila masa iur minimal 3 tahun, dari TK sampai perguruan tinggi.

Besaran beasiswa per anak per tahun: TK Rp1,5 juta (maks. 2 tahun), SD Rp1,5 juta (maks. 6 tahun), SMP Rp2 juta (maks. 3 tahun), SMA Rp3 juta (maks. 3 tahun), perguruan tinggi atau pelatihan Rp12 juta (maks. 5 tahun). Jika dijumlah penuh, satu anak bisa menerima Rp87 juta, dua anak Rp174 juta. Beasiswa diajukan setiap tahun dan berakhir saat anak berusia 23 tahun, menikah, atau bekerja. Contoh perhitungannya ada di simulasi santunan JKM dan JKK.

JKK: kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

JKK melindungi risiko sejak berangkat kerja, selama bekerja, sampai pulang, termasuk perjalanan dinas, serta penyakit akibat kerja. Manfaat utamanya:

• Perawatan sesuai kebutuhan medis.
• STMB (santunan sementara tidak mampu bekerja): 100% upah untuk 12 bulan pertama, lalu 50% upah sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal.
• Cacat total tetap: 70% × 80 × upah, atau 56 × upah. Cacat sebagian mengikuti persentase dalam tabel peraturan.
• Kematian akibat kerja: 60% × 80 × upah, atau 48 × upah, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM; ditambah santunan berkala Rp12 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, dan beasiswa 2 anak tanpa syarat masa iur 3 tahun.
• Program kembali bekerja (return to work) dan bantuan lain sesuai ketentuan.

Dengan upah Rp6.000.000, santunan kematian akibat kerja = 48 × Rp6 juta = Rp288 juta, ditambah Rp22 juta, total Rp310 juta sebelum beasiswa. Karena dihitung dari upah yang dilaporkan, pastikan upah di BPJS sesuai gaji sebenarnya.

JHT: tabungan yang bisa dicairkan

JHT adalah akumulasi iuran 5,7% ditambah hasil pengembangan. Menurut halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan, JHT bisa dicairkan penuh saat peserta:

• mencapai usia 56 tahun;
• mengundurkan diri atau terkena PHK dan tidak sedang bekerja di tempat lain;
• meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
• cacat total tetap; atau
• meninggal dunia (dibayarkan kepada ahli waris).

Pencairan sebagian maksimal 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk kepemilikan rumah, dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun, dan hanya sekali. Lihat simulasi JHT dan JP.

JP: pensiun bulanan

JP memberi manfaat bulanan bagi peserta penerima upah yang mencapai usia pensiun dengan masa iur minimal 15 tahun (180 bulan). Jika masa iur kurang dari itu, peserta menerima manfaat sekaligus berupa akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Usia pensiun JP dimulai dari 56 tahun dan naik bertahap satu tahun setiap tiga tahun sampai 65 tahun; cek usia yang berlaku untuk tahun Anda di situs resmi.

Halaman resmi mencantumkan manfaat bulanan 2026 paling sedikit Rp411.400 dan paling banyak Rp4.932.300. Selain pensiun hari tua, ada pensiun cacat, janda/duda, anak (paling banyak 2 anak), dan orang tua. JP tidak tersedia bagi pekerja mandiri (BPU).

JKP: saat terkena PHK

PP 6/2025 mengubah manfaat JKP menjadi 60% upah per bulan, paling lama 6 bulan, dengan batas atas upah Rp5.000.000. Artinya, manfaat maksimal Rp3.000.000 per bulan atau Rp18.000.000 total. Syarat utamanya: terkena PHK dan belum bekerja, berkomitmen kembali ke pasar kerja, serta masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. JKP juga memberi akses informasi pasar kerja dan pelatihan. Mengundurkan diri tidak memicu JKP. Hitung kehilangan penghasilan Anda dengan kalkulator pengganti penghasilan.

Pekerja mandiri (bukan penerima upah)

Pekerja mandiri, misalnya pedagang, pengemudi daring, atau pekerja lepas, dapat mendaftar sendiri. Iuran JKM Rp6.800 per bulan; iuran JKK dan JHT dihitung dari penghasilan yang dilaporkan sesuai tabel resmi. Halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan juga mengumumkan potongan 50% iuran JKK dan JKM bagi BPU pada 2026 untuk periode dan sektor tertentu. Penting: jika iuran BPU tidak dibayar 3 bulan berturut-turut, manfaat JKM yang dibayarkan hanya biaya pemakaman. Lihat perlindungan pekerja mandiri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawan?

Ya. Menurut UU 24/2011 tentang BPJS, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya. Jika tidak, ada sanksi administratif, dan dalam kecelakaan kerja pemberi kerja dapat diwajibkan menanggung manfaat yang seharusnya dibayar BPJS.

Bagaimana cara mengecek saldo JHT dan upah yang dilaporkan?

Gunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Periksa juga program yang diikuti; banyak karyawan baru tahu tidak terdaftar JP setelah berhenti bekerja.

Apakah JKM dan asuransi jiwa swasta bisa diklaim bersamaan?

Bisa. Keduanya terpisah. JKM dibayar BPJS Ketenagakerjaan, asuransi jiwa swasta dibayar perusahaan asuransi sesuai polis.

Apakah pekerja asing ikut BPJS Ketenagakerjaan?

Pekerja asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta jaminan sosial menurut UU 24/2011. Rinciannya tanyakan ke kantor cabang.

Sumber resmi

• BPJS Ketenagakerjaan — halaman program penerima upah, bukan penerima upah, dan cara klaim
• Kementerian Ketenagakerjaan — pelatihan dan informasi pasar kerja untuk peserta JKP
• Dewan Jaminan Sosial Nasional — kebijakan sistem jaminan sosial nasional