Simulasi santunan JKM dan JKK BPJS Ketenagakerjaan: meninggal biasa, meninggal karena kerja, cacat, dan STMB
Hitungan santunan JKM dan JKK untuk empat skenario: meninggal biasa, meninggal karena kerja, cacat total tetap, dan STMB, termasuk beasiswa anak.
Besar santunan BPJS Ketenagakerjaan sangat bergantung pada penyebab kejadian. Jika peserta meninggal karena sakit atau kecelakaan di luar pekerjaan, ahli waris menerima JKM Rp42 juta ditambah beasiswa anak bila masa iur minimal 3 tahun. Jika meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ahli waris menerima JKK 48 × upah ditambah Rp12 juta santunan berkala, Rp10 juta biaya pemakaman, dan beasiswa tanpa syarat masa iur. Untuk upah Rp7 juta, selisih kedua skenario itu lebih dari Rp300 juta. Panduan ini menghitung empat skenario dengan angka dari halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2026.
Panduan ini bagian dari checklist memilih asuransi jiwa. Ringkasan program ada di lima program BPJS Ketenagakerjaan.
Angka dasar yang dipakai
| Komponen | JKM (bukan karena kerja) | JKK (karena kerja) |
|---|---|---|
| Santunan kematian | Rp20.000.000 | 48 × upah (60% × 80 × upah), paling sedikit sebesar santunan kematian JKM |
| Santunan berkala (dibayar sekaligus) | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
| Biaya pemakaman | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| Beasiswa 2 anak | Jika masa iur ≥ 3 tahun | Tanpa syarat masa iur |
| Cacat total tetap | – | 56 × upah (70% × 80 × upah) |
| STMB | – | 100% upah 12 bulan pertama, lalu 50% |
Tarif beasiswa per anak per tahun: TK Rp1,5 juta (maks. 2 tahun), SD Rp1,5 juta (maks. 6 tahun), SMP Rp2 juta (maks. 3 tahun), SMA Rp3 juta (maks. 3 tahun), perguruan tinggi atau pelatihan Rp12 juta (maks. 5 tahun).
Skenario 1: meninggal karena sakit
Contoh ilustratif. Peserta penerima upah, upah dilaporkan Rp5.000.000, masa iur 4 tahun, meninggal karena serangan jantung di rumah. Dua anak: kelas 3 SD dan kelas 1 SMP.
- Santunan JKM: Rp20 juta + Rp12 juta + Rp10 juta = Rp42.000.000.
- Beasiswa (masa iur 4 tahun memenuhi syarat 3 tahun), dihitung jika kedua anak terus bersekolah:
- Anak 1 (kelas 3 SD): sisa SD 4 tahun × Rp1,5 juta = Rp6 juta; SMP 3 × Rp2 juta = Rp6 juta; SMA 3 × Rp3 juta = Rp9 juta; kuliah 5 × Rp12 juta = Rp60 juta. Total Rp81 juta.
- Anak 2 (kelas 1 SMP): SMP 3 × Rp2 juta = Rp6 juta; SMA Rp9 juta; kuliah Rp60 juta. Total Rp75 juta.
- Potensi beasiswa: Rp156 juta, dibayar bertahap setiap tahun, bukan sekaligus, dan berhenti jika anak berusia 23 tahun, menikah, atau bekerja.
- JHT: saldo dibayarkan kepada ahli waris (milik peserta, bukan santunan).
Upah tidak memengaruhi JKM. Jadi Rp42 juta itu sama untuk direktur maupun staf.
Skenario 2: meninggal karena kecelakaan kerja
Peserta dengan upah dilaporkan Rp7.000.000 meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat perjalanan dinas.
- Santunan kematian: 48 × Rp7.000.000 = Rp336.000.000.
- Santunan berkala Rp12 juta + biaya pemakaman Rp10 juta = Rp22 juta.
- Total tunai: Rp358.000.000, ditambah beasiswa 2 anak tanpa syarat masa iur.
- Dibanding skenario JKM dengan upah yang sama: Rp358 juta − Rp42 juta = selisih Rp316 juta.
Perjalanan berangkat dan pulang kerja melalui jalur yang wajar juga termasuk risiko JKK. Kecelakaan saat mampir untuk urusan pribadi dapat diperdebatkan; laporan kronologi dan saksi menentukan.
Skenario 3: cacat total tetap akibat kecelakaan kerja
Peserta upah Rp7.000.000 mengalami cacat total tetap.
- Santunan cacat total tetap: 56 × Rp7.000.000 = Rp392.000.000.
- Santunan berkala Rp12.000.000 (dibayar sekaligus untuk cacat total tetap).
- Biaya perawatan sesuai kebutuhan medis ditanggung JKK.
- Beasiswa 2 anak.
- Total tunai di luar perawatan dan beasiswa: Rp404.000.000.
Bandingkan dengan kebutuhan hidup: jika pengeluaran keluarga Rp9 juta per bulan dan peserta tidak bisa bekerja lagi, Rp404 juta hanya cukup sekitar 404 ÷ 9 ≈ 45 bulan, kurang dari empat tahun. Inilah alasan rider cacat tetap total pada asuransi jiwa layak dipertimbangkan, apalagi cacat di luar kerja tidak dijamin JKK sama sekali.
Skenario 4: tidak mampu bekerja sementara (STMB)
Peserta upah Rp6.000.000 patah kaki karena kecelakaan kerja dan dirawat 15 bulan sebelum kembali bekerja.
- Bulan 1–12: 100% × Rp6 juta × 12 = Rp72.000.000.
- Bulan 13–15: 50% × Rp6 juta × 3 = Rp9.000.000.
- Total STMB: Rp81.000.000, ditambah biaya perawatan.
Hitung sendiri dengan kalkulator pengganti penghasilan: isi upah dan 100% untuk tahun pertama, lalu 50%.
Jebakan upah yang dilaporkan terlalu rendah
Sebagian pemberi kerja melaporkan upah lebih rendah dari sebenarnya untuk menghemat iuran. Dampaknya pada skenario 2 untuk gaji sebenarnya Rp7 juta tetapi dilaporkan Rp4 juta:
- Santunan kematian: 48 × Rp4 juta = Rp192 juta, bukan Rp336 juta.
- Kehilangan bagi keluarga: Rp144 juta.
- STMB juga dihitung dari Rp4 juta.
Cek upah yang dilaporkan di aplikasi JMO. Jika berbeda dari slip gaji, minta HR memperbaiki. Bila tidak ditanggapi, laporkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan. Lihat juga klaim BPJS Ketenagakerjaan bermasalah.
Apa artinya untuk asuransi jiwa Anda
- Untuk risiko umum (sakit, kecelakaan di luar kerja), BPJS Ketenagakerjaan hanya memberi Rp42 juta. Inilah angka yang dipakai sebagai pengurang di menghitung uang pertanggungan.
- Santunan JKK besar, tetapi hanya untuk risiko kerja. Jangan menurunkan UP asuransi jiwa dengan menghitung JKK.
- Beasiswa adalah bantalan pendidikan, dibayar bertahap dan bersyarat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa yang berhak menerima santunan JKM?
Ahli waris sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, umumnya janda atau duda, anak, lalu orang tua, cucu, saudara, atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat sesuai urutan yang diatur. Siapkan surat keterangan ahli waris.
Berapa lama batas waktu mengajukan klaim?
Ajukan secepatnya setelah dokumen lengkap. Hak atas manfaat dapat kedaluwarsa menurut ketentuan program; tanyakan di kantor cabang bila kejadian sudah lama.
Apakah pekerja yang baru sebulan bekerja dapat JKM?
JKM Rp42 juta berlaku bagi peserta aktif sesuai ketentuan. Syarat 3 tahun hanya untuk beasiswa.
Bagaimana jika pemberi kerja belum mendaftarkan saya?
Untuk kecelakaan kerja, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dapat diwajibkan membayar hak pekerja sesuai ketentuan. Laporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat.
Sumber resmi
- BPJS Ketenagakerjaan — rincian manfaat JKK dan JKM, cara klaim
- Kementerian Ketenagakerjaan — pengawasan ketenagakerjaan
- JDIH BPK — PP 44/2015 dan PP 82/2019