Aturan asuransi jiwa 2026: UU Perasuransian, UU P2SK dan perubahannya (UU 4/2026), penjaminan polis LPS, dan putusan MK

Per Oktober 2026, kerangka hukum asuransi jiwa di Indonesia bertumpu pada UU 40/2014 tentang Perasuransian yang telah diubah oleh UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan UU P2SK itu sendiri telah diubah lagi oleh UU 4/2026. Perubahan yang paling terasa bagi pemegang polis: Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 membatasi pembatalan polis sepihak berdasarkan Pasal 251 KUHD, program penjaminan polis oleh LPS dijadwalkan paling lambat Januari 2028 dengan aturan pelaksana yang masih disusun, dan di sisi jaminan sosial PP 6/2025 menaikkan manfaat JKP. Produk unit link tetap diatur SEOJK 5/SEOJK.05/2022.

Panduan ini bagian dari gambaran besar asuransi jiwa. Status aturan di sini dirangkum dari teks peraturan dan pemberitaan; bunyi persisnya selalu ada di sumber resmi.

Peta peraturan utama

Program penjaminan polis: apa yang sudah pasti

Ide penjaminan polis sudah ada sejak UU Perasuransian 2014 dan dikuatkan oleh UU P2SK, yang menugaskan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurut pemberitaan tentang UU 4/2026:

• Perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
• LPS berwenang menetapkan dan memungut premi penjaminan dan iuran berkala.
• Program diselenggarakan paling lambat Januari 2028.

Yang belum pasti per Oktober 2026 adalah desain detailnya: batas nilai yang dijamin, produk yang dicakup, dan besar iuran. LPS pernah mengusulkan, antara lain, batas penjaminan kumulatif sekitar Rp500 juta per pemegang polis atau tertanggung, dengan pengecualian untuk unsur investasi unit link, reasuransi, asuransi kredit, dan suretyship. Itu masih usulan. Jangan memilih polis dengan alasan "dijamin LPS" sebelum peraturan pelaksananya terbit dan Anda membaca cakupannya.

Dampak praktis sekarang: sampai program berjalan, perlindungan Anda bergantung pada kesehatan keuangan perusahaan. Cek bahwa perusahaan berizin OJK, baca laporan keuangan publikasinya, dan perhatikan berita sanksi atau pembatasan kegiatan usaha dari OJK.

Putusan MK tentang Pasal 251 KUHD

Pasal 251 KUHD lama menyatakan bahwa keterangan keliru atau tidak benar, atau tidak memberitahukan hal yang diketahui tertanggung, membuat pertanggungan batal, meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Dalam praktik, ketentuan ini dipakai untuk menolak klaim dan membatalkan polis secara sepihak.

Dalam Putusan 83/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal itu inkonstitusional bersyarat: pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung, atau berdasarkan putusan pengadilan. Artinya, perusahaan tidak bisa lagi hanya mengirim surat "polis batal demi hukum". Namun kewajiban mengungkapkan fakta material tetap ada, dan perusahaan tetap dapat menolak klaim berdasarkan ketentuan polis lalu membawa perselisihan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Penjelasan lengkap di Pasal 251 KUHD dan putusan MK.

Jaminan sosial ketenagakerjaan

• JKP menurut PP 6/2025: 60% upah (batas upah Rp5 juta), paling lama 6 bulan; syarat masa iur 12 bulan dalam 24 bulan terakhir. Iuran JKP diturunkan dan pendanaannya tidak membebani pekerja.
• JHT bisa dicairkan saat berhenti bekerja tanpa harus menunggu usia 56 tahun, sesuai halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Rencana pada 2022 yang mewajibkan menunggu usia 56 tahun dibatalkan.
• BPU: BPJS Ketenagakerjaan mengumumkan potongan 50% iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah pada periode tertentu di 2026–2027. Cek sektor dan periodenya di situs resmi.

Lihat lima program BPJS Ketenagakerjaan.

Pelindungan konsumen dan pengaduan

POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk penanganan pengaduan. Pengaduan tertulis ditanggapi dalam 10 hari kerja setelah dokumen lengkap, dapat diperpanjang sekali 10 hari kerja dengan pemberitahuan. Sengketa yang tidak selesai bisa dibawa ke LAPS SJK, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang beroperasi sejak 2021. Lihat panduan pengaduan.

Yang perlu Anda lakukan sebagai pemegang polis

1. Simpan polis, SPAJ, RIPLAY, dan rekaman penjelasan (untuk PAYDI) di tempat yang bisa diakses keluarga.
2. Pastikan perusahaan berizin OJK dan pantau pengumuman OJK.
3. Jangan memindahkan polis hanya karena isu penjaminan polis; tunggu aturan pelaksana.
4. Untuk karyawan, cek di JMO bahwa kelima program terdaftar dan upah dilaporkan benar.
5. Tinjau ulang kebutuhan uang pertanggungan setiap ada perubahan besar: anak lahir, KPR baru, pindah kerja.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah polis saya sudah dijamin LPS?

Per Oktober 2026 belum. Program penjaminan polis dijadwalkan paling lambat Januari 2028, dan cakupannya ditentukan peraturan pelaksana yang belum final.

Apakah putusan MK berlaku untuk polis yang terbit sebelum 2025?

Putusan MK berlaku sejak diucapkan dan mengikat untuk penerapan Pasal 251 sesudahnya, termasuk sengketa atas polis lama yang muncul setelah tanggal itu. Untuk sengketa yang sudah diputus sebelumnya, konsultasikan dengan advokat.

Di mana membaca teks UU 4/2026?

Di JDIH BPK (peraturan.bpk.go.id) atau situs resmi kementerian dan DPR. Pemberitaan media membantu memahami garis besar, tetapi bunyi pasal yang mengikat.

Apakah ada aturan baru tentang komisi agen?

Ketentuan saluran pemasaran dan keagenan diatur OJK dan dapat berubah. Cek peraturan terbaru di ojk.go.id.

Sumber resmi

• Otoritas Jasa Keuangan — POJK dan SEOJK perasuransian, pengumuman sanksi
• Lembaga Penjamin Simpanan — program penjaminan polis
• Mahkamah Konstitusi — Putusan 83/PUU-XXII/2024
• JDIH BPK — teks UU 40/2014, UU 4/2023, dan UU 4/2026
• BPJS Ketenagakerjaan — perubahan program jaminan sosial