Pasal 251 KUHD setelah Putusan MK 83/PUU-XXII/2024: apa artinya bagi pemegang polis asuransi jiwa
Arti Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 atas Pasal 251 KUHD: pembatalan polis harus lewat kesepakatan atau pengadilan, dan cara keluarga menghadapinya.
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur bahwa keterangan yang keliru atau tidak benar, atau tidak diberitahukannya hal yang diketahui tertanggung, yang seandainya diketahui penanggung akan membuat perjanjian tidak dibuat atau dibuat dengan syarat lain, menyebabkan pertanggungan batal, bahkan jika dilakukan dengan iktikad baik. Dalam Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024 yang diucapkan 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal itu inkonstitusional bersyarat: pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung, atau berdasarkan putusan pengadilan. Perusahaan asuransi tidak bisa lagi membatalkan polis secara sepihak dengan satu surat. Namun kewajiban Anda untuk mengisi SPAJ dengan jujur tidak berubah.
Panduan ini bagian dari mengapa klaim asuransi jiwa ditolak.
Sebelum dan sesudah putusan
| Aspek | Sebelum Januari 2025 | Sesudah Putusan MK 83/PUU-XXII/2024 |
|---|---|---|
| Dasar pembatalan | Pasal 251 KUHD, sering dibaca "batal demi hukum" | Pasal 251 tetap ada, dengan syarat konstitusional |
| Siapa yang memutus | Dalam praktik, perusahaan menyatakan sepihak | Kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan |
| Posisi tertanggung atau ahli waris | Harus menggugat untuk membatalkan pernyataan batal | Perusahaan yang harus mencari kesepakatan atau membawa ke pengadilan |
| Kewajiban mengungkapkan | Ada | Tetap ada |
| Penolakan klaim berdasarkan ketentuan polis | Bisa | Masih bisa, dan dapat disengketakan |
Putusan ini mengubah cara pembatalan dilakukan, bukan menghapus akibat dari keterangan yang tidak benar. Jika di pengadilan terbukti tertanggung menyembunyikan fakta material, pertanggungan tetap dapat dibatalkan.
Apa yang dimaksud fakta material
Fakta material adalah hal yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk menerima risiko atau menentukan premi. Dalam asuransi jiwa, contohnya:
- diagnosis penyakit kronis: hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, gangguan ginjal;
- pengobatan rutin, rawat inap, atau operasi;
- hasil pemeriksaan tidak normal yang sedang ditindaklanjuti;
- kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol berlebihan;
- pekerjaan dan hobi berisiko;
- polis lain dan permohonan yang pernah ditolak atau ditunda.
Praktisnya, jawablah setiap pertanyaan yang ditanyakan di SPAJ secara lengkap. Jika ragu apakah sesuatu relevan, tuliskan. Menulis "maag, rawat jalan 2023, sudah sembuh" jauh lebih aman daripada mengosongkan kolom.
Bagaimana putusan ini dipakai dalam sengketa klaim
Contoh ilustratif. Tertanggung meninggal karena gagal jantung pada tahun pertama polis. Perusahaan menemukan rekam medis bahwa tertanggung pernah didiagnosis hipertensi dan diberi obat dua tahun sebelum mengisi SPAJ, sementara SPAJ menanyakan "Apakah Anda pernah didiagnosis tekanan darah tinggi?" dan dijawab "Tidak".
- Perusahaan menolak klaim dan menyatakan ingin membatalkan pertanggungan.
- Setelah putusan MK, pembatalan tidak bisa dilakukan sepihak. Perusahaan perlu kesepakatan dengan pemegang polis atau ahli waris, atau putusan pengadilan.
- Keluarga perlu menilai secara jujur: pertanyaan SPAJ jelas, diagnosis terdokumentasi, dan penyebab kematian berkaitan. Dalam keadaan seperti ini, peluang keluarga di pengadilan mungkin kecil. Negosiasi, misalnya pengembalian premi, bisa menjadi pilihan realistis, tetapi jangan menandatangani kesepakatan sebelum memahami akibatnya.
Bandingkan dengan contoh lain: SPAJ hanya menanyakan rawat inap lima tahun terakhir, tertanggung pernah rawat jalan untuk asma, dan meninggal karena kecelakaan. Di sini argumen keluarga jauh lebih kuat: pertanyaan tidak menanyakan rawat jalan, dan penyebab kematian tidak berhubungan.
Langkah bagi keluarga yang menghadapi tuduhan tidak mengungkapkan
- Minta surat tertulis yang menyebut fakta apa yang dianggap tidak diungkapkan, dokumen buktinya, dan pertanyaan SPAJ yang dirujuk.
- Minta salinan SPAJ yang ditandatangani tertanggung. Periksa siapa yang mengisi dan apakah ada perubahan tulisan.
- Periksa urutan waktu: kapan diagnosis, kapan SPAJ diisi, kapan polis terbit.
- Periksa hubungan sebab: apakah fakta itu berkaitan dengan penyebab kematian? Hukum tidak selalu mensyaratkan hubungan sebab, tetapi ini relevan dalam negosiasi dan mediasi.
- Tolak pembatalan sepihak dengan merujuk Putusan MK 83/PUU-XXII/2024.
- Ajukan keberatan, lalu pengaduan ke OJK dan LAPS SJK. Lihat pengaduan ke OJK dan LAPS SJK.
- Konsultasikan dengan advokat jika perusahaan menempuh jalur pengadilan.
Untuk calon pembeli: pelajaran praktis
- Isi SPAJ sendiri, jangan biarkan agen mengisi "biar cepat".
- Lampirkan ringkasan medis jika punya kondisi yang terkendali; hasilnya mungkin tambahan premi, tetapi klaim lebih aman.
- Simpan salinan SPAJ dan formulir kesehatan.
- Jika setelah polis terbit Anda menyadari ada informasi yang terlupa, beri tahu perusahaan secara tertulis. Lebih baik ditinjau sekarang daripada disengketakan nanti.
Daftar periksa lengkap ada di checklist memilih asuransi jiwa.
Klausul "tidak dapat dibantah" dan masa polis berjalan
Selain Pasal 251 KUHD, banyak polis asuransi jiwa memuat ketentuan yang sering disebut klausul incontestable: setelah polis berlaku selama jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun, perusahaan tidak lagi mempersoalkan kebenaran keterangan di SPAJ, kecuali ada unsur kecurangan. Klausul ini berasal dari polis, bukan dari undang-undang, sehingga lamanya dan pengecualiannya berbeda-beda. Ada tiga hal yang perlu dicek:
| Pertanyaan | Mengapa penting |
|---|---|
| Berapa lama jangka waktunya? | Klaim setelah jangka itu jauh lebih sulit ditolak dengan alasan keterangan keliru |
| Apakah jangka waktu dihitung ulang setelah pemulihan polis? | Polis yang pernah lapse lalu dipulihkan bisa memulai jangka baru |
| Apakah berlaku juga untuk rider? | Rider yang ditambahkan belakangan bisa memiliki jangka sendiri |
Contoh ilustratif. Polis terbit Januari 2024 dengan jangka dua tahun. Tertanggung meninggal Maret 2026 karena penyakit yang ternyata sudah pernah diperiksa sebelum 2024 tetapi tidak ditulis. Jika polis memuat klausul itu dan tidak ada bukti kecurangan, posisi ahli waris jauh lebih kuat dibanding bila kematian terjadi di tahun pertama. Baca bunyi persisnya di ketentuan umum polis Anda, dan sertakan dalam keberatan bila relevan.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah putusan MK berarti klaim tidak bisa ditolak lagi?
Tidak. Perusahaan masih bisa menolak klaim berdasarkan pengecualian atau ketentuan polis. Putusan ini mengatur pembatalan pertanggungan, yang harus melalui kesepakatan atau pengadilan.
Apakah putusan ini berlaku untuk asuransi syariah?
Pasal 251 KUHD adalah ketentuan umum pertanggungan. Untuk asuransi syariah, akad dan ketentuan syariah juga berlaku; tanyakan kepada advokat untuk kasus spesifik.
Apakah perusahaan harus mengembalikan premi bila pertanggungan dibatalkan?
Akibat pembatalan, termasuk pengembalian premi, ditentukan dalam kesepakatan atau putusan pengadilan dan ketentuan polis.
Di mana membaca teks putusannya?
Di situs Mahkamah Konstitusi, dengan mencari nomor perkara 83/PUU-XXII/2024.
Sumber resmi
- Mahkamah Konstitusi — teks dan ringkasan Putusan 83/PUU-XXII/2024
- Otoritas Jasa Keuangan — pengaduan konsumen asuransi
- LAPS SJK — mediasi dan arbitrase
- JDIH BPK — UU 40/2014 tentang Perasuransian
