Biaya, Perbandingan & Aturan 2026
Pajak uang pertanggungan asuransi jiwa, premi dari kantor, dan pencairan JHT: apa yang kena PPh
Perlakuan PPh atas klaim asuransi jiwa, premi dari kantor, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan JHT sekaligus, dengan contoh hitungan dan pelaporan SPT.
Uang pertanggungan asuransi jiwa yang dibayar perusahaan asuransi kepada orang pribadi tidak termasuk objek Pajak Penghasilan. Pasal 4 ayat (3) UU PPh (sebagaimana terakhir diubah UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) mengecualikan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Sebaliknya, premi yang dibayar kantor untuk Anda pada umumnya menambah penghasilan bruto karyawan untuk PPh Pasal 21, dan JHT yang dicairkan sekaligus dikenai PPh final dengan lapisan: 0% untuk Rp50 juta pertama dan 5% atas kelebihannya, menurut ketentuan yang selama ini berlaku. Premi asuransi jiwa yang Anda bayar sendiri tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak orang pribadi.
Panduan ini bagian dari gambaran besar asuransi jiwa. Pajak berubah dari waktu ke waktu; cocokkan dengan pajak.go.id atau konsultan pajak terdaftar.
Ringkasan perlakuan pajak
| Transaksi | Perlakuan umum | Dasar |
|---|---|---|
| UP asuransi jiwa diterima ahli waris atau penerima manfaat orang pribadi | Bukan objek PPh | Pasal 4 ayat (3) UU PPh |
| Manfaat jatuh tempo dwiguna diterima orang pribadi | Bukan objek PPh | Pasal 4 ayat (3) UU PPh |
| Premi asuransi jiwa dibayar sendiri | Tidak mengurangi penghasilan kena pajak orang pribadi | Tidak ada pengurang khusus di UU PPh |
| Premi JKK dan JKM dibayar pemberi kerja | Menambah penghasilan bruto karyawan untuk PPh 21 | Ketentuan PPh 21 |
| Premi asuransi jiwa kumpulan dibayar kantor | Umumnya menambah penghasilan bruto karyawan | Ketentuan PPh 21 dan imbalan natura |
| Iuran JHT 2% dan JP 1% yang dibayar karyawan | Pengurang penghasilan bruto | Ketentuan PPh 21 |
| JHT dibayar sekaligus | PPh final: 0% sampai Rp50 juta, 5% di atasnya | PP 68/2009 dan ketentuan PPh 21 yang berlaku |
| Santunan JKM dan JKK kepada ahli waris | Umumnya diperlakukan sebagai santunan asuransi, bukan objek PPh | Tanyakan konfirmasi ke kantor pajak bila jumlahnya besar |
| Warisan | Bukan objek PPh | Pasal 4 ayat (3) UU PPh |
Contoh 1: klaim asuransi jiwa diterima istri
Suami meninggal, istri tercatat sebagai penerima manfaat polis term life UP Rp1 miliar. Perusahaan membayar Rp1 miliar.
- PPh atas klaim: Rp0, karena dikecualikan dari objek pajak.
- Di SPT Tahunan istri (jika ia wajib pajak), Rp1 miliar dilaporkan pada bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan uang yang masih ada pada akhir tahun dilaporkan pada daftar harta.
- Mengapa tetap dilaporkan? Agar penambahan harta yang besar dapat dijelaskan bila Direktorat Jenderal Pajak menanyakannya.
Jika penerima manfaat adalah badan, misalnya bank pada asuransi jiwa kredit, perlakuannya berbeda dan mengikuti aturan PPh badan.
Contoh 2: JHT dicairkan sekaligus
Contoh ilustratif. Saldo JHT Rp80.000.000 dicairkan sekaligus setelah berhenti bekerja.
- Rp50.000.000 pertama: 0% = Rp0.
- Kelebihan Rp30.000.000: 5% = Rp1.500.000.
- PPh final: Rp1.500.000. Diterima bersih: Rp78.500.000.
Jika saldo Rp45.000.000, PPh-nya Rp0. Halaman resmi BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa pencairan sebagian dapat memengaruhi perlakuan pajak atas pencairan berikutnya bila jaraknya lebih dari dua tahun, karena dapat dikenai tarif progresif. Jika Anda berencana mencairkan bertahap, tanyakan dulu ke kantor cabang atau kantor pajak. Per Oktober 2026 tarif 0%/5% ini masih berlaku; pada pertengahan 2026 Menteri Keuangan menyatakan akan meninjau usulan penghapusan pajak JHT, jadi cek pengumuman DJP terbaru sebelum mencairkan.
Contoh 3: premi JKK dan JKM di slip gaji
Gaji Rp6.000.000. Pemberi kerja membayar JKK 0,24% (Rp14.400) dan JKM 0,30% (Rp18.000).
- Penghasilan bruto untuk PPh 21: Rp6.000.000 + Rp14.400 + Rp18.000 = Rp6.032.400.
- Pemotongan PPh 21 bulanan sejak 2024 memakai tarif efektif rata-rata (TER) menurut PP 58/2023; pengurang seperti biaya jabatan dan iuran JHT/JP karyawan diperhitungkan pada penghitungan tahunan.
- Iuran JHT 2% (Rp120.000) dan JP 1% (Rp60.000) yang Anda bayar menjadi pengurang penghasilan bruto pada penghitungan setahun.
Angka pajak akhirnya bergantung pada status PTKP dan penghasilan lain, jadi contoh ini hanya menunjukkan komponen mana yang ditambahkan dan dikurangkan.
Unit link: klaim dan penarikan
Untuk unit link, uang yang dibayar karena tertanggung meninggal (UP ditambah nilai investasi sesuai polis) adalah pembayaran asuransi jiwa kepada orang pribadi. Penarikan nilai investasi saat tertanggung masih hidup kadang menimbulkan pertanyaan karena sifatnya mirip hasil investasi. Praktik dan penafsirannya perlu dicek; mintalah konfirmasi dari perusahaan asuransi tentang bukti potong yang mereka terbitkan, atau tanyakan ke kantor pajak.
Warisan dan pembagian uang pertanggungan
Pajak hanyalah satu sisi. Dari sisi hukum perdata, uang pertanggungan dibayarkan kepada penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis. Jika penerima manfaat tidak ditunjuk atau sudah meninggal lebih dulu, perusahaan biasanya meminta bukti ahli waris yang sah, dan uang itu dibagi menurut hukum waris yang berlaku bagi keluarga. Detailnya di penerima manfaat dan ahli waris.
Kesalahan yang sering terjadi
- Tidak melaporkan uang klaim di SPT, lalu kesulitan menjelaskan kenaikan saldo rekening.
- Mengira premi asuransi jiwa pribadi bisa dikurangkan seperti di negara lain.
- Mencairkan JHT bertahap tanpa memahami dampak pajaknya.
- Menganggap semua tunjangan dari kantor bebas pajak; premi asuransi yang dibayar kantor sering masuk penghasilan bruto.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah ahli waris perlu NPWP untuk menerima klaim?
Perusahaan asuransi biasanya meminta data identitas penerima, dan sejak integrasi NIK sebagai NPWP orang pribadi, NIK penerima dipakai dalam administrasi perpajakan. Ikuti daftar dokumen dari perusahaan.
Apakah klaim cacat tetap total kena pajak?
Pembayaran asuransi kecelakaan dan asuransi jiwa kepada orang pribadi dikecualikan dari objek PPh. Manfaat rider cacat yang dibayar perusahaan asuransi pada umumnya mengikuti perlakuan yang sama.
Apakah JP bulanan kena pajak?
Manfaat pensiun bulanan diperlakukan sebagai penghasilan dan dipotong PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Cek bukti potong dari BPJS Ketenagakerjaan.
Apakah santunan JKM kena pajak?
Santunan JKM dibayarkan kepada ahli waris sebagai manfaat jaminan sosial. Dalam praktik umumnya tidak dipotong pajak, tetapi tanyakan konfirmasi ke kantor cabang bila ragu.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — UU PPh, ketentuan PPh 21, dan panduan SPT
- BPJS Ketenagakerjaan — pencairan JHT dan catatan pajaknya
- JDIH BPK — teks UU PPh, UU HPP, PP 58/2023, dan PP 68/2009
